Sebagai bagian dari amanah UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini tetap memperhatikan asas keadilan, dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan jasa strategis seperti bahan makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, listrik, air, serta jasa keuangan dan asuransi.

Insentif untuk Manufaktur dan Masyarakat
Untuk mendorong sektor manufaktur dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Insentif diberikan untuk berbagai kelompok, termasuk rumah tangga miskin, kelas menengah, serta pelaku usaha, baik UMKM, wirausaha, maupun industri besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, insentif ini mencakup langkah strategis di sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side). “Kami memberikan perhatian besar pada sektor manufaktur, termasuk stimulus untuk otomotif yang saat ini menghadapi tekanan dari sisi penjualan,” ujarnya.

Insentif Kendaraan Listrik dan Energi Hijau
Sebagai bagian dari dukungan transisi energi hijau dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah menyediakan berbagai insentif, di antaranya:

1. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Kendaraan Listrik
   • 10% untuk mobil dan bus listrik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
   • 5% untuk bus listrik dengan TKDN 20%-40%.
     Insentif ini bertujuan mengurangi emisi, impor bahan bakar fosil, dan mendorong pertumbuhan industri transportasi ramah lingkungan.
2. Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
   • Tarif 0% Bea Masuk dan PPnBM 15% DTP untuk impor mobil listrik tertentu.
   • Insentif ini diberikan kepada pelaku usaha yang berkomitmen memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, dengan proyeksi produksi pada 2024 mencapai 122.600 unit dari beberapa perusahaan otomotif, termasuk PT BYD Motor Indonesia dan PT National Assemblers.
3. Insentif PPnBM untuk Kendaraan Hybrid
   • Tarif 3% PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid yang masuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan Indonesia sebagai hub produksi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

Insentif untuk Industri Padat Karya dan Produk Strategis
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada industri padat karya melalui skema pembiayaan khusus, termasuk subsidi bunga 5% untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Selain itu, insentif PPN 1% DTP disediakan untuk produk strategis seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula industri.

Misalnya, kebutuhan minyak goreng MINYAKITA pada 2025 diperkirakan mencapai 175.000 ton per bulan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Sementara itu, kebutuhan tepung terigu diproyeksi mencapai 6,66 juta ton dengan harga rata-rata Rp13.139 per kilogram.

Insentif ini dirancang untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, serta UMKM dalam negeri, sehingga menjaga harga akhir yang terjangkau bagi konsumen.

Dampak pada Sektor Perumahan
Pemerintah juga memberikan PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar. Skema diskon PPN ini berlaku sebesar 100% untuk transaksi Januari-Juni 2025 dan 50% untuk transaksi Juli-Desember 2025. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pembelian rumah, yang secara tidak langsung akan mendorong permintaan produk manufaktur seperti semen, keramik, genteng, dan kaca.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Berbagai insentif tambahan, seperti diskon iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kecelakaan Kerja, serta perpanjangan pemanfaatan PPh Final UMKM 0,5%, menunjukkan upaya pemerintah mendukung industri manufaktur secara menyeluruh.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. “Kami optimis bahwa regulasi berupa insentif dan stimulus ini dapat memberikan sinyal positif kepada investor untuk mendukung kemajuan industri Indonesia,” tutup Agus.

Industri makanan dan minuman (mamin) terus mencatatkan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 5,82 persen, melampaui pertumbuhan PDB nasional yang berada di angka 4,95 persen. Lebih dari itu, industri mamin menyumbang 40,17 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi terbesar.

Prioritas Pengembangan Industri Mamin
Menurut Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Andi Rizaldi, industri makanan dan minuman termasuk sektor prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Untuk memastikan performa yang optimal, industri mamin harus menerapkan standar mutu tinggi seperti ISO 9001:2015 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib,” ujar Andi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Penerapan ISO 9001:2015, sebagai standar internasional untuk sistem manajemen mutu, diyakini mampu meningkatkan efisiensi proses, konsistensi produk, dan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, SNI Wajib bertujuan memastikan pemenuhan standar mutu nasional, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Manfaat Standar Mutu untuk IKM
Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), penerapan SNI juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menekan biaya operasional melalui efisiensi proses produksi. Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi ISO 9001:2015 menjadi SNI ISO 9001:2015 untuk mendukung budaya kerja kondusif dan pencapaian tujuan bisnis yang optimal.

Namun, tantangan masih ada, terutama untuk sektor IKM pangan. Pelaku usaha kerap menghadapi kendala seperti tingginya biaya sertifikasi, minimnya pengetahuan tentang manfaat sertifikasi, dan prosedur yang dinilai terlalu kompleks.

“Proses sertifikasi membutuhkan investasi signifikan, mulai dari pelatihan hingga audit, yang sering dianggap rumit oleh pelaku usaha kecil dan mikro,” ungkap Plt. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor, Siti Rohmah Siregar.

Hasil Kajian BRIN dan Solusi Tantangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama BBSPJIA Bogor telah melakukan kajian terkait penerapan ISO 9001:2015 dan SNI Wajib di sektor IKM pangan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku IKM yang telah menerapkan standar ini. Selain itu, banyak IKM masih minim memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran.

Padahal, IKM yang telah menerapkan SNI atau ISO memiliki tingkat produktivitas hingga 14 persen lebih tinggi dibandingkan yang belum melakukannya. Jika dikombinasikan dengan akses internet, produktivitas IKM dapat meningkat hingga 15 persen lebih tinggi dibandingkan IKM yang tidak memiliki keduanya.

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil langkah strategis, seperti:

1. Subsidi biaya sertifikasi untuk meringankan beban pelaku IKM.
2. Pelatihan dan sosialisasi tentang manfaat dan proses sertifikasi.
3. Penyederhanaan prosedur sertifikasi agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan mikro.

Mendorong Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Direktur Kebijakan Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional BRIN, Yurike Patricia Marpaung, menegaskan pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk. “Sertifikasi menjamin kualitas dan keamanan produk, membuka peluang ekspor, serta membuat proses produksi lebih efektif,” jelasnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor IKM pangan diharapkan mampu memanfaatkan peluang ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami berharap tantangan yang ada dapat diatasi sehingga industri pangan, khususnya IKM, mampu berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” pungkas Siti.

Industri jasa logistik di Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan bisnis sepanjang tahun 2024. Beragam faktor, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga dinamika politik domestik, menjadi penghambat utama pertumbuhan sektor ini.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengungkapkan bahwa perlambatan sektor logistik pada tahun ini terasa signifikan. Hal ini terutama dirasakan pada sektor tekstil, garmen, besi dan baja, serta produk elektronik.

Dampak Pemilu dan Geopolitik pada Industri Logistik
Djohan menjelaskan bahwa agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu faktor yang memperlambat pengambilan kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis. “Pelaksanaan Pemilu menyebabkan kebijakan yang berpotensi mendorong bisnis tertunda,” ungkapnya pada Senin (23/12).

Selain itu, ketegangan geopolitik global, termasuk perang dagang dan konflik di Timur Tengah, juga berdampak pada menurunnya kinerja ekspor Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa daerah, yang meningkatkan biaya operasional sektor logistik.

Tekanan Eksternal dan Internal
Maraknya produk impor menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku jasa logistik dalam negeri. Di sisi lain, kompleksitas regulasi perpajakan dan pembiayaan jasa operasional turut menjadi penghambat pertumbuhan sektor ini.

Penurunan daya beli masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, semakin menambah tekanan pada sektor logistik. “Sebagian besar komoditas mengalami pelemahan daya beli, meskipun ada beberapa yang tetap menunjukkan peningkatan, seperti produk tambang, farmasi, dan alat kesehatan,” kata Djohan.

Pandangan ke Depan: Peluang dan Tantangan 2025
Melihat ke tahun 2025, Djohan memperkirakan sektor logistik masih akan menghadapi tantangan besar, termasuk kenaikan pajak dan ketidakpastian bisnis. Namun, ia optimis bahwa peluang tetap ada, khususnya dalam perdagangan antar pulau di tengah meningkatnya krisis politik global.

“Peluang di tahun depan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat perdagangan domestik, terutama perdagangan antar pulau. Ini dapat menjadi momentum bagi pelaku logistik nasional,” pungkasnya.

Meskipun tantangan terus membayangi, sektor logistik Indonesia diharapkan mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan global dan domestik. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, industri ini dapat kembali menguat dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memperkenalkan Jakarta Industrial Digital Parkway (JIDP) sebagai kawasan industri digital modern yang dirancang untuk memimpin transformasi digital di Indonesia. Peluncuran ini berlangsung dalam acara Kaleidoskop Industrial Wrapped 2024 & Branding Jakarta Digital Industrial Parkway yang digelar di Cibis Park, Jakarta Selatan.

Acara tersebut tidak hanya menjadi refleksi perjalanan sektor industri sepanjang tahun 2024, tetapi juga langkah strategis menuju era ekonomi digital yang semakin terintegrasi.

Transformasi Digital sebagai Paradigma Baru Industri
Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto, menyoroti perubahan besar yang dihadirkan oleh digitalisasi dalam dunia industri. Menurutnya, teknologi digital telah mengubah cara pandang bisnis secara fundamental.

“Pebisnis kini tidak lagi harus memiliki pabrik fisik untuk memproduksi barang. Dengan teknologi digital, mereka cukup memiliki merek dan dapat mengelola produksi serta pemasaran secara efisien,” jelas Eko.

Untuk memperkuat ekosistem industri digital, Kemenperin juga menjalin kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Salah satu inisiatif inovatif yang didorong adalah menjadikan pendirian usaha atau industri kecil sebagai syarat kelulusan mahasiswa.

“Kami bekerja sama dengan beberapa kampus untuk mendorong mahasiswa menciptakan industri atau usaha kecil, bukan hanya menyelesaikan skripsi. Ini adalah langkah nyata melahirkan wirausaha muda yang kompetitif di era digital,” tambahnya.

Eko juga mengajak generasi muda, khususnya Gen-Z, untuk memanfaatkan potensi besar yang ditawarkan oleh transformasi digital. Kehadiran JIDP, menurutnya, menjadi simbol modernisasi sekaligus pusat inovasi teknologi di Jakarta.

Digitalisasi: Peluang Tanpa Batas untuk Generasi Muda
CEO DKID Media, Rhodie Situmorang, menyebutkan bahwa sebagian besar anak muda saat ini memiliki akses terhadap produk digital seperti smartphone. Hal ini, menurutnya, membuka peluang besar bagi mereka untuk terlibat dalam sektor digitalisasi.

“Digital itu tanpa batas. Semua orang bisa mengakses informasi dan menciptakan sesuatu yang bernilai jual tinggi. Kita bisa menjadi content creator, affiliator, atau profesi lain yang mengoptimalkan kreativitas. Kuncinya adalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar,” ungkap Rhodie.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari mahasiswa. Aji, mahasiswa Program Studi Matematika dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menyampaikan harapannya agar perkembangan industri digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Semoga pertumbuhan industri digital tidak hanya bergerak vertikal dengan fokus pada skala besar, tetapi juga horizontal, menjangkau semua kalangan masyarakat,” ujarnya.

Jakarta Industrial Digital Parkway: Pusat Modernisasi Industri Digital
JIDP dirancang sebagai kawasan industri digital yang mendukung berbagai aktivitas berbasis teknologi. Mulai dari pengembangan aplikasi, pengolahan data, layanan keamanan informasi, hingga e-commerce, kawasan ini diharapkan menjadi katalisator utama menuju Industri 4.0.

Dengan konsep ramah lingkungan dan teknologi canggih, JIDP tidak hanya menarik investasi besar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan visi Kemenperin untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat industri digital modern di Asia Tenggara.

Sinergi Menuju Masa Depan Ekonomi Digital
Acara ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi. Sekjen Kemenperin menegaskan bahwa penguatan branding JIDP adalah langkah penting untuk mendorong Jakarta menjadi kota industri digital yang berdaya saing global.

Kaleidoskop Industrial Wrapped 2024 & Branding Jakarta Digital Industrial Parkway bukan hanya penutup perjalanan sektor industri sepanjang tahun ini, tetapi juga awal dari inovasi dan pertumbuhan yang lebih besar di tahun 2025.

Dengan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, JIDP diharapkan mampu merealisasikan visi besar pemerintah dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang tangguh dan kompetitif di kancah global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat menjadi bagian integral dari rantai pasok industri nasional melalui kepastian pasar yang berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mempertemukan IKM pangan dengan industri besar.

Kolaborasi Strategis untuk Perkuat Ekosistem Pangan
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen dunia usaha dalam mendukung pengembangan IKM serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari komitmen dunia usaha untuk memperkuat rantai pasok industri dan mendorong penggunaan produk lokal melalui pengembangan IKM,” ujar Reni di Jakarta, Senin (16/12).

Industri pangan sendiri memiliki peran strategis sebagai kontributor utama dalam sektor pengolahan nonmigas. Pada tahun 2023, industri pangan menyumbang 39,10% dari PDB industri pengolahan nonmigas, atau setara dengan 6,55% dari total PDB nasional. Nilai ekspor dari sektor ini bahkan mencapai USD 41,70 miliar.

“Sebagian besar kontribusi ini berasal dari IKM pangan, yang mencapai 1,70 juta unit usaha dan mampu menyerap 3,6 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan peran IKM sebagai industri padat karya yang signifikan,” jelas Reni.

Kolaborasi IKM dan Industri Besar: Kunci Ekosistem Terintegrasi
Menurut Reni, sinergi antara IKM pangan dan industri besar menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem pangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. IKM pangan dapat menyediakan bahan baku berkualitas, produk setengah jadi, hingga inovasi produk yang mendukung kebutuhan industri besar.

“Kemitraan ini akan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing produk pangan nasional di pasar global, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku industri di semua tingkatan,” ujarnya.

Reni juga menekankan bahwa kegiatan Business Matching ini sejalan dengan program pemerintah, salah satunya Indonesia Spice Up The World. Program ini bertujuan memperbanyak restoran khas Indonesia di luar negeri, di mana bumbu-bumbu masakan akan disuplai oleh IKM pangan.

“Potensi ini luar biasa besar, karena bumbu-bumbu dan bahan pangan lokal dapat menjadi ujung tombak ekspansi kuliner Indonesia di kancah global,” jelasnya.

Memperkuat Rantai Pasok Melalui Kolaborasi
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, ekosistem rantai pasok IKM pangan perlu diperkuat melalui kolaborasi erat antara IKM, industri besar, dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan yang konsisten dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan industri pangan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama pelaku IKM,” tambah Reni.

Temu Bisnis: Wadah Kolaborasi Nyata
Kegiatan Business Matching kali ini melibatkan 50 IKM pangan serta sentra IKM untuk bertemu langsung dengan 25 industri besar dan 3 asosiasi. Selain itu, acara ini juga dilengkapi dengan talkshow bertema “Kemitraan IKM Pangan dan Industri Besar” yang membahas pentingnya kolaborasi untuk memperkuat rantai pasok industri pangan.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan tercipta kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan, sehingga IKM dapat berkembang dan menjadi bagian penting dalam industri pangan nasional yang lebih kuat dan kompetitif.

Sektor manufaktur global terus mengalami perkembangan pesat, namun juga menghadapi tantangan besar, termasuk kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan tuntutan untuk transformasi teknologi. Kemajuan dalam teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan Internet of Things (IoT) menjadi solusi utama dalam menghadapi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan produktivitas.

Dengan penerapan teknologi ini, pabrik pintar mampu beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan, mendorong banyak produsen untuk melakukan investasi besar-besaran demi transformasi digital dan pembangunan tenaga kerja yang tangguh.

Generasi Z: Pelaku Utama Transformasi di Sektor Manufaktur
Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, kini mulai memasuki dunia kerja. Dengan ciri khas sebagai generasi yang fasih digital, mereka tumbuh bersama teknologi seperti ponsel pintar dan internet. Keterampilan ini menjadikan mereka aset berharga bagi sektor manufaktur, yang memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan teknologi dan pola pikir inovatif untuk mendorong efisiensi serta mendukung praktik berkelanjutan.

Kemampuan adaptasi Generasi Z membuat mereka cocok menjadi bagian dari solusi industri manufaktur, terutama dalam menyongsong implementasi Industri 4.0 yang tengah didorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Industri 4.0: Pusat Transformasi Sektor Manufaktur
Industri 4.0 mengintegrasikan teknologi siber dengan otomatisasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi seperti IoT dan AI, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan kualitas produksi sekaligus menekan biaya operasional.

Indonesia telah menetapkan roadmap Making Indonesia 4.0 sejak 2018, sebagai strategi untuk bersaing di industri global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa transformasi ini akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing manufaktur nasional.

“Implementasi Industri 4.0 di perusahaan manufaktur diyakini dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional, bahkan membawa Indonesia menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030,” ujar Agus.

Mempersiapkan SDM Unggul Melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Kunci keberhasilan transformasi sektor manufaktur terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan melek teknologi. Untuk itu, Kemenperin menyelenggarakan pendidikan vokasi melalui 9 SMK, 11 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI). Pada 2023, institusi ini berhasil mencetak 5.673 lulusan, dengan tingkat penyerapan kerja yang tinggi.

Peningkatan animo Generasi Z untuk berkarier di sektor manufaktur juga tercermin dari lonjakan jumlah pendaftar program Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS). Pada 2023, terdapat 31.211 pendaftar, naik 5% dari tahun sebelumnya.

Generasi Z: Katalisator Masa Depan Manufaktur Indonesia
Antusiasme Generasi Z terhadap sektor manufaktur mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menyatakan bahwa keterlibatan generasi muda di manufaktur adalah langkah strategis untuk menggerakkan industrialisasi dan menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

“Minat Generasi Z dalam sektor manufaktur akan membantu mendorong industrialisasi dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di perekonomian global,” ujar Faisal.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), Henry T. Susanto, yang menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri bagi generasi muda.

“Pemerintah harus memanfaatkan animo ini dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, sehingga generasi muda siap menghadapi tantangan era digital,” jelasnya.

Masa Depan yang Cerah untuk Manufaktur Nasional
Ketertarikan Generasi Z terhadap sektor manufaktur membawa harapan besar bagi masa depan industri ini. Dengan kecakapan teknologi, perspektif segar, dan semangat inovasi, generasi muda dapat mendorong produktivitas, meningkatkan daya saing nasional, serta memastikan keberlanjutan tenaga kerja di tengah lanskap global yang kompetitif.

Melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan pemerintah, sektor manufaktur Indonesia siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital, sekaligus mewujudkan visi menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia pada 2030.