Berita & Informasi

Calon Pembeli Mendadak Menurunkan Harga Properti Yang Sudah Disepakati

Calon pembeli mendadak menurunkan harga properti yang sudah disepakati.

  • Setelah beberapa waktu proses negosiasi, akhirnya deal dengan syarat proses pengurusan pemutihan IMB diurus calon pembeli.
  • Calon pembeli (lead) melakukan penawaran suatu properti.
  • Calon pembeli meminta waktu untuk melakukan proses transaksi (pending) karena masih fokus menyelesaikan urusan pajak.
  • Agen mencoba memasarkan ke calon pembeli lain.
  • Setelah berjalan sekitar 2 bulan, penawaran dari calon pembeli lain masih jauh dari angka yang ditawarkan calon pembeli pertama
  • Calon pembeli pertama akhirnya memutuskan untuk tetap membeli dengan syarat harga diturunkan dan proses IMB diurus oleh pemilik properti.

Solusi dari Mbak Sulis The EdGe dan tim:

Melibatkan Tim The EdGe yang memberi pemahaman kepada pemilik dan pembeli.

  • Tim The EdGe menjelaskan ke penjual bahwa lokasi propertinya itu sunset dan calon pembeli juga kebetulan sedang membutuhkan. Jadi ini momen yang tepat untuk transaksi yang sama-sama menguntungkan.
  • Pemilik bersedia menurunkan harga, pembeli menanggung pengurusan IMB.

Kesulitan Sewa Gudang Karena Penolakan Dari Penyewa Lain, Padahal Pemilik Sudah Setuju

Salah satu perusahaan start-up terbesar di Indonesia kesulitan sewa gudang karena waktu mepet dan ada penolakan dari penyewa lain. Padahal pemilik gudang sudah setuju.

Untungnya Mbak Sulis The EdGe sanggup menyelesaikan masalah gudang dan properti seperti ini.

Tenggat waktu mendapatkan gudang untuk disewa terlalu cepat. Ada penolakan dari penyewa gudang di sekitarnya karena berpotensi menimbulkan bau tidak sedap.

  • Sudah deal antara pemilik gudang dan penyewa.
  • Penyewa lain menolak, padahal lokasi sudah cocok.
  • Masalah ini kombinasi sempurna dari waktu mepet, penolakan dari penyewa lain karena berpotensi menimbulkan bau, budget penyewa terbatas, sedangkan kriteria sangat spesifik dari penyewa gudang yang harus dipenuhi.

Solusi setelah melibatkan Mbak Sulis The EdGe dan tim:

  • Mbak Sulis The EdGe memahami kesulitan yang ada. Lalu melakukan negosiasi dengan penyewa lain sampai mendapatkan jawaban resmi yang menyatakan tidak keberatan.
  • Mbak Sulis The EdGe melobi perusahaan rintisan ini sehingga bersedia menyiapkan:
    • Pest control profesional
    • 2 exhaust fan level industri (50-inci) dalam gudang untuk sirkulasi yang lebih baik
    • Jaminan tidak melakukan produksi dalam gudang dan tidak ada kemasan produk yang terbuka

Masalah Transaksi Sewa Gudang Oleh Perusahaan Multinasional/Tbk

Senang bisa dapat klien seperti perusahaan multinasional (Tbk) yang menyewa gudang. Tapi jangan senyum dulu, bersama dengan potensi yang besar datang masalah yang sama besarnya.

Syukurlah, Mbak Sulis The EdGe selalu mau dan mampu menyelesaikan masalah gudang dan propertimu.

Simak dulu masalahnya ini seperti apa.

Masalah transaksi sewa gudang oleh perusahaan besar/multinasional/Tbk.

  • Harga sudah deal beserta PPh & PPN.
  • Saat proses pembayaran, pihak penyewa butuh Faktur Pajak, Invoice atau Kuitansi asli, baik untuk DP maupun pelunasan, sebagai syarat dari bagian Finance.
  • Pihak pemilik gudang (atas nama PT atau PKP) tidak mau memberi faktur pajak dan kuitansi asli, hanya mau memberi Invoice saja karena selama pembayaran belum masuk rekening.
  • Ada risiko, jika tidak jadi sewa, PPN yang sudah tercetak tetap harus dibayar. Bisa restitusi tapi ribet prosesnya di Kantor Pajak.

Solusi setelah melibatkan Mbak Sulis The EdGe dan tim dengan pengalaman 25 tahun:

  • Dibuatkan Invoice, kirim file/soft copy untuk keperluan proses Finance.
  • Buatkan faktur pajak, tapi tidak diunggah, jadi tanpa barcode.
  • Setelah ada kepastian dana masuk rekening, baru mengunggah faktur pajak.

Salah Bayar Pajak PPh & BPHTB Oleh Notaris Top Surabaya?

Kacau ini kalau salah bayar pajak PPh & BPHTB! Apalagi Notaris Top yang keliru lagi!

Tenang, Mbak Sulis The EdGe selalu punya solusi masalah gudang dan propertimu.

Simak dulu masalahnya ini seperti apa.

Salah bayar pajak PPh & BPHTB oleh Tim Notaris Top Surabaya.

  • Notaris menerima PBB dari penjual dan tidak memeriksa apakah PBB sudah benar atau tidak untuk persiapan proses AJB.
  • Notaris membayar pajak PPh & BPHTB yang keliru.
  • Penjual memiliki 2 rumah yang mirip, sehingga salah memberikan data ke Notaris.
  • Penjual dan Notaris tidak melibatkan Tim The EdGe untuk membantu cross check, padahal service-nya sudah all-in alias mencakup semua.

Nah, berarti Notaris salah, tapi Penjual juga salah. Ini akibat tidak melibatkan Tim The EdGe.

Solusi dari Mbak Sulis The EdGe seperti ini:

Melibatkan Tim The EdGe.

  • Pengalaman selama 25 tahun.
  • Tim The EdGe akan membantu memeriksa berkas satu per satu, untuk memastikan kesesuaian dokuman atau ada yang masih kurang.
  • Penjual harus percaya bahwa dengan melibatkan Tim The EdGe untuk membantu, maka proses menjadi lebih lancar.

Menperin Agus Dorong Percepatan Pembangunan Ekosistem Industri Bambu Nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan ekosistem industri bambu terintegrasi di Indonesia, sebagai bagian dari strategi industrialisasi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat melakukan kunjungan kerja ke Kabuyutan Bambu Muara Beres, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menperin menekankan bahwa industri bambu memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga nilai filosofis dan keberlanjutan lingkungan.

“Bambu tumbuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun, tetap dibutuhkan teknik budidaya yang baik dan pemilihan jenis yang tepat agar dapat menghasilkan bahan baku berkualitas tinggi,” kata Agus.

Menurutnya, bambu memiliki daya saing yang kuat untuk dijadikan material industri di sektor furnitur, kerajinan, konstruksi, hingga bioindustri. Kemenperin pun telah merancang sejumlah program strategis untuk mendukung ekosistem industri bambu nasional.

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain fasilitasi desain produk, penyediaan peralatan produksi bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta pelatihan SDM melalui program Bamboo Academy.

“Bamboo Academy menjadi bagian dari upaya kami membangun ekosistem industri bambu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Harapannya, program ini bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi lokal,” jelas Agus.

Hadapi Tantangan Standardisasi dan Rantai Pasok

Meski memiliki potensi besar, Agus mengakui pengembangan industri bambu nasional tidak lepas dari sejumlah tantangan, seperti ketersediaan bahan baku, kualitas, dan standar produk.

“Ini tantangan klasik dalam dunia industri. Tapi harus kita hadapi bersama dengan inovasi dan produktivitas yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai negara dengan keanekaragaman bambu terbesar di dunia—terdapat 162 jenis bambu, di antaranya 124 spesies asli Indonesia—pengelolaan dan optimalisasi potensi ini dinilai krusial. Indonesia juga berada di peringkat keenam dunia dalam luas hutan bambu, mencapai 1,85 juta hektare.

“Dengan potensi sebesar ini, kita tidak boleh hanya menjadikan bambu sebagai kerajinan tangan. Kita harus naikkan kelasnya menjadi produk gaya hidup berkelanjutan yang mendunia,” ujar Menperin.

Bamboo Academy: Cetak SDM Unggul dan Wirausaha Muda

Program Bamboo Academy, yang digagas Kemenperin, menargetkan pelatihan bagi 250 peserta selama lima tahun. Pelatihan teknis mencakup sektor hulu, antara, dan hilir, serta pendekatan Training of Trainers (ToT) untuk mencetak para Master Bambu.

Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menyampaikan bahwa lulusan Master Bambu akan memiliki kompetensi untuk melatih mitra lainnya dan mengisi peran sebagai tim layanan petani serta wirausahawan muda.

“Kami juga mendukung program Inkubasi Industri Bambu. Nantinya para lulusan akan menghasilkan produk-produk berbasis bambu sesuai kebutuhan industri,” tutur Putu.

Kemenperin juga mendorong pembentukan Pusat Logistik Industri Bambu di wilayah penghasil bahan baku untuk mengintegrasikan distribusi bahan baku dan produk setengah jadi ke sektor hilir.

Dorong IKM Bambu Masuk Pasar Global

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menyampaikan pihaknya telah merancang berbagai kebijakan untuk memperkuat posisi IKM bambu di pasar domestik dan global.

Beberapa di antaranya meliputi program e-Smart IKM untuk mendorong digitalisasi pemasaran, fasilitasi pameran nasional dan internasional seperti Inacraft dan Ambiente, serta pendampingan dalam hal desain, kemasan, hingga hak kekayaan intelektual.

“Kami juga menjalankan program restrukturisasi mesin produksi, pelatihan keterampilan, hingga diversifikasi produk agar IKM bambu semakin kompetitif,” kata Reni.

Selain itu, Kemenperin memiliki program Creative Center, salah satunya Balai Pemberdayaan Industri Kriya dan Fesyen (BCIC) di Bali, yang menjadi pusat pelatihan dan inovasi produk kreatif termasuk dari bambu.

Apresiasi Kabuyutan Bambu Muara Beres

Menperin Agus juga memberikan apresiasi khusus terhadap model pembinaan yang dilakukan Kabuyutan Bambu Muara Beres. Menurutnya, pendekatan yang menggabungkan pelatihan teknis, pendidikan karakter, dan nilai-nilai spiritual ini menjadi contoh konkret dari pendidikan vokasi kontekstual.

“Saya yakin, para santri di sini tidak hanya belajar mengolah bambu, tapi juga belajar kejujuran, ketekunan, dan cinta tanah air. Ini yang akan menjadikan mereka pengrajin unggul di masa depan,” ujar Agus.

Agus menambahkan, tangan-tangan terampil santri inilah yang akan membawa bambu Indonesia menjadi simbol kekuatan, kelenturan, dan keberlanjutan dalam bentuk furnitur, kerajinan, hingga struktur bangunan yang diminati pasar global.

Ia berharap Kabuyutan Bambu Muara Beres dapat menjadi Pusat Unggulan Industri Bambu Nasional (Center of Excellence) yang terus memperluas jaringan, inovasi, dan pelatihan masyarakat.

“Kepada para santri yang saya banggakan, jadilah pelopor perubahan. Karya kalian bisa bersaing di pasar global asal dilakukan dengan ketekunan, profesionalitas, dan semangat cinta tanah air. Pemerintah akan terus mendukung langkah kalian,” tutup Menperin.

Kejar Target Nol Emisi 2050, Menperin Agus Percepat Langkah Dekarbonisasi Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mempercepat proses dekarbonisasi sektor industri guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050. Langkah ini dinilai krusial mengingat sektor industri merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dekarbonisasi tak hanya menjadi kewajiban untuk mengurangi emisi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri nasional di masa depan.

“Dekarbonisasi membuka akses ke pasar yang lebih luas, terutama dari konsumen dan investor yang semakin mengutamakan aspek keberlanjutan. Data menunjukkan, sekitar 57 persen investor kini lebih tertarik pada investasi berkelanjutan,” ujar Agus dalam acara Mata Lokal Festival 2025 bertajuk Cutting Edge For Local Sustainability di Jakarta, Rabu (8/5/2025).

Strategi Kemenperin: Dari Peta Jalan hingga Sertifikasi

Sebagai upaya konkret, Kemenperin telah menyusun Strategi Dekarbonisasi Industri yang mencakup penyusunan peta jalan dekarbonisasi, implementasi mekanisme perdagangan karbon, serta kebijakan pengurangan emisi yang sesuai dengan target NZE 2050.

Langkah-langkah tersebut juga dibarengi dengan penerapan ekonomi sirkular, teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU), dan pengembangan Standar Industri Hijau.

Agus mengungkapkan, saat ini terdapat sembilan sektor industri prioritas dalam program dekarbonisasi, antara lain industri semen, amonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta transportasi.

Hingga akhir 2024, Kemenperin mencatat telah menerbitkan 149 Sertifikasi Standar Industri Hijau. Sertifikasi ini mencakup pengelolaan bahan baku, efisiensi energi, manajemen air, dan pengurangan limbah. Di samping itu, sebanyak 62 standar dan 46 regulasi telah ditetapkan sebagai panduan dalam menerapkan prinsip industri hijau di sektor manufaktur.

“Standar ini tidak hanya membantu menekan dampak lingkungan, tetapi juga mendorong efisiensi dan daya saing industri nasional,” kata Agus.

Dorong Investasi dan Insentif Melalui GISCO

Untuk memperkuat ekosistem industri hijau, Kemenperin juga tengah mengembangkan Green Industry Service Company (GISCO). GISCO diharapkan menjadi penghubung antara pelaku industri dengan penyedia pendanaan hijau (green financing), sehingga transformasi industri ke arah berkelanjutan dapat dilakukan tanpa membebani biaya operasional secara berlebihan.

“GISCO ini akan memfasilitasi investor, termasuk dari lembaga keuangan, untuk mendukung pendanaan proyek-proyek transformasi industri,” ujarnya.

Agus mengakui, biaya transformasi menuju industri hijau tidak kecil. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting untuk menciptakan skema pendanaan yang mendukung pelaku industri.

“Banyak pelaku usaha masih melihat transformasi ini sebagai beban biaya, bukan investasi. Ini tantangan klasik yang harus dipecahkan dengan kehadiran negara,” tambahnya.

Kawasan Industri Hijau dan Pilot Project Berwawasan Lingkungan

Selain langkah di tingkat perusahaan, Kemenperin juga mendorong pengembangan kawasan industri hijau menuju Smart-Eco Industrial Park—sebuah model kawasan industri generasi keempat yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan pemanfaatan teknologi bersih.

Penerapan prinsip Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) menjadi bagian penting dalam skema ini. Hingga April 2025, tercatat enam kawasan industri yang ditetapkan sebagai proyek percontohan kawasan industri berwawasan lingkungan, yakni:

  • Kawasan Industri Medan
  • Batamindo Industrial Park
  • Kawasan Industri Krakatau
  • MM2100 Industrial Town, Bekasi
  • Karawang International Industrial City
  • Greenland International Industrial Center

Apresiasi Bagi Industri Hijau

Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi industri dalam transisi hijau, Kemenperin secara rutin memberikan Penghargaan Industri Hijau. Sejak 2010 hingga 2024, sebanyak 1.165 perusahaan telah menerima penghargaan ini.

Kategori penghargaan mencakup Kinerja Terbaik Industri Hijau, Transformasi Menuju Industri Hijau, Lembaga Sertifikasi, Auditor Industri Hijau, serta Pemerintah Daerah yang mendampingi industri di wilayahnya.

Harapan Kolaboratif Menuju 2050

Agus menegaskan, pencapaian target Net Zero Emission 2050 tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah atau pelaku industri semata. Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat diperkuat, termasuk peran media massa dalam menyebarluaskan semangat keberlanjutan.

“Kami berharap, langkah ini akan membuahkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mendorong ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga bumi yang kita huni bersama,” pungkasnya.