PT Jababeka Tbk memperkuat langkahnya dalam menciptakan kawasan industri berkelanjutan dengan menggelar workshop bertajuk “Emission Mapping and Decarbonization Strategy Capacity Building” pada 8–9 Januari 2025.

Workshop ini melibatkan sekitar 30 peserta yang mewakili empat proyek kota mandiri di bawah naungan Jababeka, yaitu Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Kawasan Industri Kendal, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dan KEK Morotai.

Meningkatkan Pemahaman Standar Dekarbonisasi

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman seragam dan standar yang jelas terkait pelaksanaan program dekarbonisasi, termasuk penghitungan emisi karbon di kawasan industri maupun pariwisata.

Menurut Reza Widyaprastha, HR Director PT Jababeka Tbk, workshop ini bertujuan agar strategi dekarbonisasi yang dirancang para pengelola kawasan dapat diimplementasikan secara sistematis, terukur, dan efektif dalam mengurangi emisi karbon.

“Pemetaan emisi dan penyusunan strategi dekarbonisasi tidak hanya soal teori, tetapi juga implementasi kebijakan konkret yang dapat diterapkan di tingkat operasional. Ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh tim,” ujar Reza.

Kerja Sama Strategis dengan WRI Indonesia

Workshop ini diselenggarakan atas kerja sama Jababeka dengan Jababeka NZICC dan WRI Indonesia. Topik yang dibahas mencakup dasar-dasar menuju net zero, teknik pemetaan dan perhitungan emisi, serta pengembangan strategi dekarbonisasi yang aplikatif.

Analis dari WRI Indonesia, lembaga riset yang dikenal di bidang keberlanjutan lingkungan, memaparkan metodologi pemetaan emisi dan strategi dekarbonisasi. Materi yang disampaikan meliputi panduan teknis bagi pengelola kawasan industri dan pariwisata untuk mempercepat transisi energi melalui pemetaan emisi dan penyusunan program dekarbonisasi.

Langkah Praktis untuk Kawasan Berkelanjutan

Workshop ini juga memberikan panduan praktis kepada pengelola kawasan untuk membantu tenant mempercepat transisi energi. Peserta dibekali wawasan mengenai kebijakan energi berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan optimalisasi penggunaan energi di kawasan industri.

Melalui sesi interaktif, peserta diajak merancang strategi dekarbonisasi berbasis studi kasus nyata. Berbagai solusi inovatif yang diidentifikasi meliputi:

• Pemulihan energi dari limbah (waste to energy).
• Pengelolaan sampah dengan konsep zero waste to landfill.
• Pengembangan energi terbarukan, seperti solar farming, untuk mendukung operasional kawasan industri yang lebih hijau.

Selain itu, inisiatif berbasis alam, seperti penanaman mangrove dan perluasan area hijau, juga menjadi fokus diskusi untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon.

Transformasi Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau

Reza menegaskan bahwa workshop ini bukan hanya ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga langkah nyata Jababeka dalam memimpin transformasi menuju kawasan industri yang lebih berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang melibatkan mitra eksternal seperti WRI Indonesia, kami optimistis mampu menciptakan kawasan industri yang produktif, ramah lingkungan, dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya di Indonesia maupun Asia Tenggara,” tutup Reza.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kebijakan hilirisasi industri kakao, sebuah langkah strategis yang berhasil menarik investasi dan meningkatkan daya saing sektor pengolahan kakao nasional. Langkah ini telah menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk kakao olahan terbesar keempat di dunia, dengan pasar utama seperti India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Malaysia.

Kontribusi Industri Kakao terhadap Ekspor Nasional

Pada tahun 2023, nilai ekspor produk kakao olahan Indonesia mencapai lebih dari USD 1,2 miliar, menyumbang 3,92% dari pangsa pasar global. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyampaikan capaian ini dalam acara Lokakarya Nasional bertema Strategi Rantai Nilai Kakao untuk Memperkuat Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar Domestik dan Global di Jakarta, Rabu (15/1).

“Prestasi ini menunjukkan bahwa industri pengolahan kakao kita mampu bersaing di pasar internasional,” ujar Putu.

Pertumbuhan Industri Cokelat Artisan

Di dalam negeri, industri cokelat artisan juga mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 2023, tercatat ada 15 industri cokelat artisan, yang meningkat menjadi 47 industri pada 2024.

“Ini menjadi sinyal positif bahwa cokelat premium memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan,” jelas Putu.

Keunggulan lain dari kakao Indonesia adalah cita rasa khas yang bervariasi di setiap daerah penghasilnya. Misalnya, kakao dari Jembrana memiliki karakter honey, Nusa Tenggara Timur bercita rasa nutty, dan Sulawesi dikenal dengan karakter floral.

“Saat ini, ada 600 jenis cita rasa cokelat Indonesia yang dapat dieksplorasi untuk promosi dan branding,” tambahnya.

Tantangan dan Peluang di Tahun 2024

Meski memiliki potensi besar, industri kakao menghadapi tantangan serius pada tahun 2024. Perubahan iklim menyebabkan gagal panen di Ghana dan Pantai Gading, dua produsen utama kakao dunia, yang memicu kenaikan harga biji kakao secara signifikan.

“Harga biji kakao pada 2023 berada di angka USD 3.280 per ton, tetapi melonjak hingga USD 10.556 per ton pada akhir 2024,” jelas Putu.

Kenaikan harga bahan baku ini memberikan tekanan berat pada industri pengolahan kakao. Tingkat utilisasi diperkirakan menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 61%. Namun, kondisi ini juga membuka peluang untuk membangkitkan sektor hulu kakao di Indonesia.

Langkah Strategis Kemenperin

Sebagai upaya mendukung pengembangan kakao yang berkelanjutan, Kemenperin menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Salah satu program unggulannya adalah pelatihan kompetensi SDM yang melahirkan Cocoa Doctor.

“Pada tahun 2024, sebanyak 37 Cocoa Doctor telah dilatih di Mars Cocoa Academy dan memberikan pelatihan kepada lebih dari 3.700 petani melalui program Training of Trainers (ToT),” ungkap Putu.

Selain itu, Kemenperin tengah menyusun konsep pencapaian swasembada kakao untuk mendukung kemandirian industri pengolahan nasional. Salah satu strateginya adalah pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk meningkatkan produksi biji kakao.

Harapan untuk Masa Depan Industri Kakao

Lokakarya Nasional ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan di sektor hulu dan hilir kakao. “Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat mencapai kemandirian dan daya saing global yang lebih kuat,” tutup Putu.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan pembenahan sektor logistik sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri nasional melalui kebijakan dan regulasi yang lebih baik.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan hal ini dalam pertemuannya dengan FedEx Express Indonesia di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/1). Menurutnya, sektor logistik yang efisien memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan Geografis dalam Logistik Indonesia

Faisol menyebut kendala geografis sebagai salah satu hambatan utama dalam sektor logistik Indonesia. “Kondisi ini berdampak langsung pada struktur biaya logistik yang harus ditanggung baik oleh pelaku usaha maupun konsumen,” ujarnya.

Sebagai solusi, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Langkah ini difokuskan untuk meningkatkan konektivitas, terutama di kawasan Indonesia Timur dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Kolaborasi dengan Pelaku Industri Logistik

Wamenperin menegaskan bahwa upaya pemerintah harus didukung oleh pelaku industri logistik. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas serta penambahan jumlah gudang di berbagai wilayah untuk mempercepat distribusi barang, baik domestik maupun internasional, sekaligus menekan biaya operasional.

“Peningkatan kapasitas logistik juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. FedEx, misalnya, dapat berkontribusi melalui transfer pengetahuan kepada SDM lokal, terutama dalam hal digitalisasi dan penerapan kecerdasan buatan di bidang logistik,” jelas Faisol.

Selain itu, pemerintah terbuka untuk mendengar masukan dari pelaku usaha terkait kendala operasional di lapangan. “Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem logistik yang kompetitif, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” tambahnya.

Dukungan FedEx untuk Pengembangan Logistik Indonesia

Managing Director FedEx Express Indonesia, Garrick Thompson, menyatakan pihaknya siap bermitra dengan pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor logistik. FedEx juga berkomitmen meningkatkan investasinya di Indonesia, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor tersebut.

“Kami melihat banyak peluang di Indonesia, tidak hanya untuk investasi, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kami ingin membantu industri lokal memanfaatkan peluang di pasar internasional,” kata Garrick.

Masa Depan Logistik Indonesia

Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, bersama dukungan pelaku usaha seperti FedEx, diharapkan dapat menciptakan sistem logistik yang efisien dan kompetitif. Dengan memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi dan logistik regional yang tangguh di masa depan.

Aktivitas industri manufaktur Indonesia menunjukkan pemulihan signifikan menjelang akhir tahun 2024. Survei terbaru dari S&P Global mengungkapkan bahwa Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2024 berada di angka 51,2, kembali ke fase ekspansi setelah sebelumnya terkontraksi di level 49,6 pada November.

“Alhamdulillah, industri manufaktur kita berhasil rebound setelah lima bulan berturut-turut mengalami kontraksi sejak Juli 2024,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif. Ia juga mencatat bahwa laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dari Kemenperin menunjukkan angka 52,93 pada Desember, yang menegaskan keberlanjutan fase ekspansi di sektor manufaktur.

Manufaktur Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global

Febri menekankan bahwa keberhasilan ini menunjukkan ketangguhan sektor manufaktur Indonesia di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global. “PMI manufaktur yang kembali ekspansif mencerminkan optimisme tinggi dari pelaku industri kita. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan volume produksi dan pesanan baru,” jelasnya.

Selain itu, ada faktor pendukung berupa lonjakan permintaan pada akhir tahun. Banyak pedagang memperbesar pembelian untuk memanfaatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang masih berlaku hingga Desember, sebelum meningkat menjadi 12% pada Januari 2025. “Dengan menyimpan stok, mereka mendapatkan keuntungan sekitar 1% saat menjual barang di tahun depan,” tambah Febri.

Keunggulan Struktural Industri Manufaktur

Menurut Febri, industri manufaktur Indonesia memiliki struktur yang kuat dan produktivitas yang lancar dari hulu ke hilir. “Tanpa dukungan regulasi yang signifikan saja, industri kita sudah mampu menunjukkan ekspansi. Dengan kebijakan yang lebih mendukung, seperti pengendalian impor, manufaktur kita bisa tumbuh jauh lebih tinggi,” ujarnya optimis.

PMI manufaktur Indonesia pada Desember 2024 juga melampaui negara-negara lain, termasuk Tiongkok (50,5), Jepang (49,5), Amerika Serikat (48,3), Inggris (47,3), dan Jerman (42,5). Hal ini menegaskan daya saing industri manufaktur Indonesia di tingkat global, terutama saat banyak negara kuat masih mengalami kontraksi.

Optimisme Menyongsong 2025

Paul Smith, Economics Director di S&P Global Market Intelligence, menyatakan bahwa ekonomi manufaktur Indonesia menutup tahun 2024 dengan catatan positif. “Ekspansi pertama sejak pertengahan tahun ini menunjukkan peningkatan penjualan dan output,” katanya. Ia menambahkan, banyak perusahaan optimis bahwa tren positif ini akan berlanjut di tahun 2025, dengan prospek peningkatan produksi didukung stabilitas makroekonomi dan daya beli yang membaik.

Paul juga mencatat bahwa ekspektasi positif ini berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan aktivitas pembelian di sektor manufaktur. “Kami berharap momentum ini terus berlanjut, mengingat fondasi ekonomi yang stabil dan kepercayaan industri yang meningkat,” tutupnya.

Kesimpulan

Pemulihan sektor manufaktur Indonesia, yang tercermin dalam capaian PMI di atas angka ekspansi, menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berpeluang mengokohkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri manufaktur global.

Sebagai bagian dari amanah UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini tetap memperhatikan asas keadilan, dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan jasa strategis seperti bahan makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, listrik, air, serta jasa keuangan dan asuransi.

Insentif untuk Manufaktur dan Masyarakat
Untuk mendorong sektor manufaktur dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Insentif diberikan untuk berbagai kelompok, termasuk rumah tangga miskin, kelas menengah, serta pelaku usaha, baik UMKM, wirausaha, maupun industri besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, insentif ini mencakup langkah strategis di sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side). “Kami memberikan perhatian besar pada sektor manufaktur, termasuk stimulus untuk otomotif yang saat ini menghadapi tekanan dari sisi penjualan,” ujarnya.

Insentif Kendaraan Listrik dan Energi Hijau
Sebagai bagian dari dukungan transisi energi hijau dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah menyediakan berbagai insentif, di antaranya:

1. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Kendaraan Listrik
   • 10% untuk mobil dan bus listrik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
   • 5% untuk bus listrik dengan TKDN 20%-40%.
     Insentif ini bertujuan mengurangi emisi, impor bahan bakar fosil, dan mendorong pertumbuhan industri transportasi ramah lingkungan.
2. Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
   • Tarif 0% Bea Masuk dan PPnBM 15% DTP untuk impor mobil listrik tertentu.
   • Insentif ini diberikan kepada pelaku usaha yang berkomitmen memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, dengan proyeksi produksi pada 2024 mencapai 122.600 unit dari beberapa perusahaan otomotif, termasuk PT BYD Motor Indonesia dan PT National Assemblers.
3. Insentif PPnBM untuk Kendaraan Hybrid
   • Tarif 3% PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid yang masuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan Indonesia sebagai hub produksi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

Insentif untuk Industri Padat Karya dan Produk Strategis
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada industri padat karya melalui skema pembiayaan khusus, termasuk subsidi bunga 5% untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Selain itu, insentif PPN 1% DTP disediakan untuk produk strategis seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula industri.

Misalnya, kebutuhan minyak goreng MINYAKITA pada 2025 diperkirakan mencapai 175.000 ton per bulan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Sementara itu, kebutuhan tepung terigu diproyeksi mencapai 6,66 juta ton dengan harga rata-rata Rp13.139 per kilogram.

Insentif ini dirancang untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, serta UMKM dalam negeri, sehingga menjaga harga akhir yang terjangkau bagi konsumen.

Dampak pada Sektor Perumahan
Pemerintah juga memberikan PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar. Skema diskon PPN ini berlaku sebesar 100% untuk transaksi Januari-Juni 2025 dan 50% untuk transaksi Juli-Desember 2025. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pembelian rumah, yang secara tidak langsung akan mendorong permintaan produk manufaktur seperti semen, keramik, genteng, dan kaca.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Berbagai insentif tambahan, seperti diskon iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kecelakaan Kerja, serta perpanjangan pemanfaatan PPh Final UMKM 0,5%, menunjukkan upaya pemerintah mendukung industri manufaktur secara menyeluruh.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. “Kami optimis bahwa regulasi berupa insentif dan stimulus ini dapat memberikan sinyal positif kepada investor untuk mendukung kemajuan industri Indonesia,” tutup Agus.

Industri makanan dan minuman (mamin) terus mencatatkan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 5,82 persen, melampaui pertumbuhan PDB nasional yang berada di angka 4,95 persen. Lebih dari itu, industri mamin menyumbang 40,17 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi terbesar.

Prioritas Pengembangan Industri Mamin
Menurut Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Andi Rizaldi, industri makanan dan minuman termasuk sektor prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Untuk memastikan performa yang optimal, industri mamin harus menerapkan standar mutu tinggi seperti ISO 9001:2015 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib,” ujar Andi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Penerapan ISO 9001:2015, sebagai standar internasional untuk sistem manajemen mutu, diyakini mampu meningkatkan efisiensi proses, konsistensi produk, dan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, SNI Wajib bertujuan memastikan pemenuhan standar mutu nasional, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Manfaat Standar Mutu untuk IKM
Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), penerapan SNI juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menekan biaya operasional melalui efisiensi proses produksi. Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi ISO 9001:2015 menjadi SNI ISO 9001:2015 untuk mendukung budaya kerja kondusif dan pencapaian tujuan bisnis yang optimal.

Namun, tantangan masih ada, terutama untuk sektor IKM pangan. Pelaku usaha kerap menghadapi kendala seperti tingginya biaya sertifikasi, minimnya pengetahuan tentang manfaat sertifikasi, dan prosedur yang dinilai terlalu kompleks.

“Proses sertifikasi membutuhkan investasi signifikan, mulai dari pelatihan hingga audit, yang sering dianggap rumit oleh pelaku usaha kecil dan mikro,” ungkap Plt. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor, Siti Rohmah Siregar.

Hasil Kajian BRIN dan Solusi Tantangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama BBSPJIA Bogor telah melakukan kajian terkait penerapan ISO 9001:2015 dan SNI Wajib di sektor IKM pangan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku IKM yang telah menerapkan standar ini. Selain itu, banyak IKM masih minim memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran.

Padahal, IKM yang telah menerapkan SNI atau ISO memiliki tingkat produktivitas hingga 14 persen lebih tinggi dibandingkan yang belum melakukannya. Jika dikombinasikan dengan akses internet, produktivitas IKM dapat meningkat hingga 15 persen lebih tinggi dibandingkan IKM yang tidak memiliki keduanya.

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil langkah strategis, seperti:

1. Subsidi biaya sertifikasi untuk meringankan beban pelaku IKM.
2. Pelatihan dan sosialisasi tentang manfaat dan proses sertifikasi.
3. Penyederhanaan prosedur sertifikasi agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan mikro.

Mendorong Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Direktur Kebijakan Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional BRIN, Yurike Patricia Marpaung, menegaskan pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk. “Sertifikasi menjamin kualitas dan keamanan produk, membuka peluang ekspor, serta membuat proses produksi lebih efektif,” jelasnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor IKM pangan diharapkan mampu memanfaatkan peluang ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami berharap tantangan yang ada dapat diatasi sehingga industri pangan, khususnya IKM, mampu berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” pungkas Siti.